6 Alasan Pelayanan Publik Indonesia Kurang Memuaskan

Pelayanan publik di Indonesia diatur di UU No.25 Tahun 2009. Dari penjelasan di UU tersebut, bisa disimpulkan bahwa sejatinya Pelayanan Publik adalah produk dari Birokrasi di Republik ini, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mari kita lihat teorinya. Birokrasi (bahasa inggris bureaucracy) pertama kali dicetuskan oleh Max Weber.

“Ohh, yang pembalap F-1 itu ya, om Hansip..??! Waah, hebat ya.. udah pembalap, ganteng, terkenal, kaya, pintar lagi…”

“C’mon mannn.. I’m fast..!! I don’t have enough time to think about something like that..!!”

Bukan.. bukan yang pembalap F-1 itu. Kalau itu namanya Mark Webber. Yang dimaksud disini adalah Max Weber (1864-1920), beliau seorang sosiolog, filsuf, dan ahli ilmu politik dan ekonomi berkebangsaan Jerman. Suatu hari, entah dapat wangsit darimana, Om Weber mencetuskan sebuah ide mengenai gambaran tipe ideal dari administrasi publik dan pemerintah. Ketika itu, dari hasil penerawangannya, birokratisasi adalah cara yang paling efisien dan rasional dalam pengorganisasian.

“Birokrasi adalah bentuk paling efisien dari organisasi. Problem??”

Sejatinya, Birokrasi adalah sebuah konsep yang bagus. Tapi sayangnya, implementasinya di Republik kita tercinta ini masih jauh dari harapan. Aturannya manis, tapi implementasinya sadis.

Tri Tuntutan Rakyat jaman reformasi

Melihat fenomena menyedihkan ini, para hansip kami lantas mencoba mengumpulkan fakta dan menganalisis data untuk mencari tahu penyebab buruknya pelayanan publik di birokrasi kita. Dan sebagai elemen masyarakat yang ingin ikut berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, kami para hansip juga menyertakan sedikit solusi buah pemikiran kami untuk setiap masalah yang ada.

Sebelumnya, kami ingin berpesan bahwa artikel ini dibuat berdasarkan opini berdasar beberapa fakta saja, dan tidak ada maksud untuk memojokkan atau menjatuhkan pihak-pihak tertentu, terutama teman2 PNS muda yang kami tahu masih ideal tapi belum punya cukup power untuk mengubah keadaan. Peace, mas bro, kami semua mengerti keadaanmu dan justru mendukungmu sepenuh hati.

Tanpa berlama-lama lagi, Inilah dia..

 

1. Kurangnya Sosialisasi Peraturan

 

Seperti kata Om Weber, dalam birokrasi, semua tindakan diambil atas dasar peraturan tertulis. Ya, di Indonesia, semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya, peraturan-peraturan itu kurang disosialisasikan. Jadi kita seperti buta saat mencoba mencari tahu tentang sesuatu, seperti masuk ke dalam labirin.

Jauh di dalam sana, ada juga minotaur penjaga yang siap melumat pantat bau Anda.

Informasi mengenai kejelasan mengenai peraturan dan prosedur baku (SOP-Standart Operating Procedure) yang berlaku masih sangat kurang. Padahal, ini sangat penting, terutama di pos-pos pelayanan masyarakat yang strategis. Misalnya perihal pengurusan administrasi kependudukan, seperti KTP, Sertifikat Tanah, Paspor, atau Surat Nikah (Maaf buat para Jomblo Lapuk Putus asa, mungkin bagi kalian pengurusan surat nikah belum strategis. Tapi percayalah, suatu saat kalian akan membutuhkannya).

Lebih rumit dari cara pikirnya Marzuki Alie

Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat umum menjadi terbatas dan terkesan simpang-siur. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai prosedur baku (SOP-Standart Operating Procedure) suatu layanan. Celakanya, hal ini lantas dimanfaatkan oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab atau orang-orang oportunis yang duduk di birokrasi, untuk menjalankan “aksi”-nya demi keuntungan pribadi. Bagaimana modusnya..?!

Yes, contohnya ini.

Di beberapa tempat, untuk mengurus perpanjangan KTP saja bisa makan waktu 1 minggu bahkan lebih. Wow. Butuh waktu selama itukah untuk mencetak satu kartu..?! Wadepug..!! Selain itu banyak ditemui “pungutan” tambahan di luar tarif resmi yang berlaku. Misalnya tarif resminya Rp7.500, tapi masyarakat dipungut Rp15.000. Ini bukan soal itung-itungan Rp7.500 kelebihannya, tapi soal tegasnya penerapan peraturan dan etika birokrasi. Sungguh memalukan. Err..Lagipula, kalau mau dihitung-hitung, misalnya dalam sebulan ada 3.000 orang yang ngurus KTP, jadi lumayan juga tuh.. Rp22.500.000. Itu baru sebulan, kalau setahun, 2 tahun, 5 tahun.. woow..woow.

Dikit-dikit lama-lama jadi bukit..

Well, itu hanyalah sebuah contoh kecil. Di areal pelayanan publik yang lain juga banyak ditemui penyimpangan serupa, dengan modus yang beragam. Bahkan mungkin dengan nominal penyimpangan yang lebih besar. Masalahnya, kesimpang-siuran dan ke-abu-abu-an peraturan ini terkesan malah dibiarkan, dengan “tujuan” agar masih tersisa “celah” untuk bisa dimanfaatkan demi keuntungan pribadi, yang ujung-ujungnya bermuara ke……

Yes!

“Ohh…gitu ya Om Hansip. Jadi, apa solusinya nih..??”

Kalau menurut kami, di jaman internet ini, bagusnya ada sebuah situs resmi dari pemerintah yang memuat semua peraturan mengenai segala bentuk pelayanan publik. Jadi masyarakat bisa mencari informasi dengan lebih mudah. Kemudian, sebagai langkah nyata, gencarkan sosialisasi peraturan ke masyarakat, baik dalam bentuk sosialisasi langsung, maupun menggunakan perantara media cetak.

Perbanyak Sosialisasi langsung ke masyarakat

Dan yang paling oke untuk mengantisipasi ada “orang dalam” yang iseng mempermainkan aturan demi keuntungan pribadi, tempelkan saja banner kutipan peraturan itu besar-besar di lokasi pelayanan. Dijamin ampuh.

Yang begini niihhh.. Mantap..!!

Oh, ya, biar gak salah paham, ini foto lama lo. Kalau pengen tahu tarif SIM yang terbaru, lihat di Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2010.

 

2. Kinerja Pegawai Rendah

 

Sudah jadi rahasia umum kan, kalau etos kerja pegawai pelayanan publik kita buruk. Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan pelayanan yang kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang berkinerja buruk. Ya, disini kita sedang membicarakan tentang  tidak ramah saat memberikan pelayanan, tidak tepat waktu, lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk belanja di pasar, dan lain sebagainya.

Jadi bagaimana pelayanan publik bisa maksimal kalau pegawai-nya tidak disipilin, berkinerja rendah, dan tidak takut berbuat kesalahan karena tidak adanya sanksi yang tegas. Sebagai contoh mudah, soal sering ngaret-nya jam buka pos pelayanan (apapun itu), yang mengakibatkan antrean panjang. Masyarakat jadi korban.

“Sabar ya bapak-ibu, petugasnya sedang sarapan sambil ngopi..”

Tim hansip kami lantas mencoba melakukan observasi mengapa hal ini bisa terjadi. Melalui tekhnik wawancara langsung dengan beberapa pegawai, sebagian besar mengemukakan rendahnya penghasilan sebagai alasan rendahnya kinerja mereka. Well, pernyataan ini mungkin bersifat debatable. Karena ukuran besar-kecil penghasilan sangat relatif. Sebagai contoh, buat Om Ical, mungkin Rp15.000.000 perbulan itu sangat kecil, tapi rakyat jelata seperti kita jelas akan langsung manggut-manggut tanpa pikir panjang kalau ditawari pekerjaan dengan bayaran sebesar itu.

Bahkan walaupun pekerjaannya seperti ini...

Kami lebih tertarik untuk mencoba membuat hipotesis sendiri, mengapa etos kerja pegawai kita rendah. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, kami lantas mengambil kesimpulan, bahwa penyebabnya adalah belum diterapkannya sistem Reward and Punishment. Dalam bahasa kami, biasa disebut PGPS, Pinter Goblok Penghasilan Sama.

“Buat apa gue kerja giat kalau sama aja bayarannya sama Mamath, yang sering bolos ngantor..?!” Bunga (bukan nama sebenarnya), seorang pegawai kecamatan, 27 tahun.

Got the point..?! Ya, dalam setiap benak pegawai tidak ada motivasi untuk bekerja lebih giat, karena itu useless. Tentu saja, juga tidak ada rasa takut untuk berbuat kesalahan, karena tidak ada punishment (hukuman/sanksi) yang tegas. Hal ini hampir tidak ditemui di sektor swasta, karena hampir semua perusahaan swasta telah menerapkan sistem Reward and Punishment. Adanya bonus tentu akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras bagai kuda.

Diiming2i reward dan terus dicambuki, dijamin kerja keras

Jadi, kalau boleh saran, bagi instansi yang belum menerapkannya, kami sangat merekomendasikan untuk mulai mengkaji penerapan sistem Reward and Punishment. Beri iming-iming bonus/tunjangan/penghargaan untuk pegawai yang berprestasi. Jangan lupa tetapkan sanksi tegas bagi pegawai yang berkinerja buruk seperti pemotongan gaji/tunjangan, penurunan pangkat, pencopotan jabatan, mutasi ke daerah terpencil, atau kalau mau lebih ampuh, tetapkan hukuman yang sadis, seperti hukuman cambuk, atau hukuman mengenakan ban lengan bermotif Hello Kitty.

Iming2 reward and punishment yang ternyata efektif

Kalau sistem Reward and Punishment sudah berjalan dengan baik, dijamin semua pegawai akan berlomba-lomba bekerja maksimal dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, demi meraih bonus yang sudah dijanjikan. Percayalah, sebenarnya segala sesuatunya ujung-ujungnya duit. Kalau ada yang Halal, mengapa harus ambil yang haram. Owyeaahh..!!

 

3. Penempatan pegawai yang kurang tepat

 

Sarjana Tekhnik Kimia jadi pegawai administrasi, Sarjana Hukum jadi pranata komputer, Sarjana IT jadi front officer, Sarjana Pertanian jadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil. Carut marut rekrutmen dan penempatan pegawai di Republik kita tercinta ini sudah cerita lama. Menyedihkan memang, tapi itulah kenyataannya.

Simpel aja. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kinerja maksimal dari seseorang, ketika yang bersangkutan diberi pekerjaan yang kurang/tidak sesuai dengan bidang keahliannya..?! Ini seperti menyuruh Bambang Pamungkas main Tenis. Gak nyambung, manis…

“Main Tenis ternyata susah yooo...”

Saran kami untuk persoalan ini sih sederhana, atur ulang penempatan pegawai. Data ulang latar belakang akademis dan keahlian masing-masing pegawai, dan tempatkan mereka di posisi/jabatan yang sesuai dengan keahlian/kompetensinya. Serahkan setiap urusan pada ahlinya (Editor’s note : Tidak ada maksud kampanye di kalimat ini. Suer. Belum ada cagub yang memberi biaya publikasi sampai sekarang). Biar nyambung, gitu lo Mbang..

“Lu kira main Tenis gampang, Mbang..!! Niihh.. makan smash guweehh...”

 

Bersambung ke halaman berikutnya…

Halaman: 1 2

Next »

Kegilaan Terkait

6 Alasan Pelayanan Publik Indonesia Kurang Memuaskan

OMG! Tidak punya FB? Tetap tinggalkan komentar

  

  

  

Kamu dapat menggunakan tag HTML ini

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>